Produk Hukum

• Surat Edaran Sekjen tentang Optimalisasi Tusi Subbagian Informasi dan Humas

• KMA Nomor 200 Tahun 2012 ttg PPID Kemenag

• UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• UU No. 1/PNPS Tahun 1965: Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

• UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan

• UU No 41 Tahun 2004 : Tentang Wakaf

• UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• UU No 15 Tahun 2004 : Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

• UU No 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara

• UU No 5 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997

• UU No 44 Tahun 2008 : Tentang Pornografi

• UU No 21 Tahun 2008 : Tentang Perbankan Syariah

• UU No 13 Tahun 2008 : Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

• PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

• Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006

• Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Undang-Undang No. 1 tahun 1974tentang Perkawinan

• Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

• KMA No 1 Tahun 2007 tent. Petunjuk Pelaksanaan Melekat Depag

• UU Haji No. 13

• SK Dirjen Buddha tentang Pendaftaran Tempat Ibadah Buddha

• Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

• Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

• Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

• Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

• PP 53 Tentang Disiplin PNS

• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia